F= 500 N/5 = 100 N. Jadi, gaya yang diperlukan untuk memindahkan beban itu sebesar 100 N dan keuntungan mekaniknya sebesar 5 kali. Contoh Soal Pilihan Ganda Pesawat Sederhana Bidang Miring. Contoh Soal No. 5. Sebuah bidang miring tingginya 1 m dan panjangnya 5 m. Bila berat benda yang akan dipindahkan 1.880 N, maka gaya yang diperlukan adalah .

Tahukah Anda bahwa bisnis di bidang properti tak selamanya berjalan dengan mulus. Seperti yang Anda ketahui bahwa bisnis properti ni bisa dilakukan baik perorangan maupun dengan perusahaan atau PT. Memang benar keuntungan yang didapat sering kali dalam jumlah yang fantastis sehingga banyak orang yang menginginkannya. Akan tetapi hasil yang fantastis ini benar-benar sebanding dengan berbagai hambatan dan kesulitan yang seringkali dihadapi. Salah satunya ialah mengenai persoalan tanah. Tak jarang para pelaku bisnis properti dihadapkan dengan berbagai persoalan terkait dengan tanah. Bbaik mengenai pemecahan, pemisahan, dan juga penggabungan tanah. Salah satu yang paling sering terjadi diantara ketiganya ialah mengenai pemecahan tanah. Pemecahan tanah ini biasa dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk memudahkan dalam transaksi jual beli. Seperti yang kita pahami bersama bahwa setiap orang pastinya akan membutuhkan tanah atau lahan baik nantinya akan dijadikan sebagai tempat tinggal atau bisnis. Akan tetapi tak semua orang mampu membelinya apalagi dengan ukuran tanah yang luas. Bahkan kadang kala kebutuhan akan tanah yang tidak sesuai dengan opsi tanah yang ada memungkinkan mereka untuk tidak membelinya. Oleh karena itu solusi yang paling mudah ialah dengan melakukan pemecahan tanah ini. Peraturan mengenai pemecahan tanah ini diatur oleh pemerintah dalam Peraturan Pemerintah no 24 tahun 1997. Bahkan tanah yang telah dipecah juga harus didaftarkan juga oleh pemerintah sehingga legalitas tanah bisa menjadi kuat dan memiliki status hukum. Tentu saja melakukan pemecahan tanah ini tidak bisa dilakukan sembarangan karena tetap harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW yang berlaku. Nantinya tanah yang telah sah dilakukan pemecahan akan bisa dibuatkan surat ukur, sertifikat tanah yang baru, sekaligus buku tanah yang baru. Dengan begitu maka pemecahan tanah ini hanya boleh dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari pemerintah secara tertulis. Begitu ketat dan banyaknya prosedur yang harus dilakukan untuk melakukan pemecahan tanah ini. Ya, karena pemecahan tanah ini nantinya akan berhubungan dengan orang lain sehingga porses ini tidak boleh sampai merugikan salah satu pihak pada masa depan nantinya. Untuk melakukan pemecahan tanah ini harus didaftarkan kepada pemerintah dengan mengacu pada Peraturan Menteri Agraria pasal 133. Untuk kepentingan ini, Anda sebagai pelaku pemecahan tanah harus memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan seperti sertifikat tanah, identitas diri sebagai pemohon, persetujuan tertulis pemegan hak tanggungan, dan lain sebagainya. Nantinya tanah yang Anda miliki akan dilakukan verifikasi dan pengukuran tanah di lapanan. Selanjutnya akan dibuatkan dokumen-dokumen baru sekaligus surat yang menyatakan bahwa dokumen lama sudah tidak berlaku lagi sejak diterbitkan dokumen baru. Dengan begitu dokumen lama Anda sudah tidak lagi memiliki kekuatan hukum. Proses pemecahan tanah milik perorangan ini akan memakan waktu yang cukup lama yaitu kurang lebih 15 hari dengan biaya yang ditentukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah no 13 tahun 2010. Dimana jangka waktu 15 hari ini hanya berlaku untuk melakukan pemecahan tanah hingga 5 bidang tanah. Sedangkan untuk pemecahan lebih dari 5 bidang tanah, tentunya waktu yang dibutuhkan sesuai dengan banyaknya bidang tanah yang akan diproses. Dalam proses ini nantinya akan perlu untuk melengkapi dan menyerahkan formulir yang sudah diisi dan sudah disediakan, identitas diri termasuk juga KTP, sertifikat tanah asli sekaligus berbagai dokumen lain, rencana tapak atau site plan yang berasal dari pemerintah kabupaten setempat, dan juga akta pendirian.

Sertifikatdobel/ganda adalah sertifikat yang diterbitkan lebih dari satu pada satu bidang tanah oleh Kantor Pertanahan, sehingga mengakibatkan ada kepemilikan bidang tanah hak yang saling bertindih, seluruhnya atau sebagian. Dilihat dari prosedurnya, penyelesaian sengketa pertanahan oleh badan pertanahan nampaknya lebih praktis dibanding

BerandaKlinikPertanahan & PropertiPajak Tanah Milik Pr...Pertanahan & PropertiPajak Tanah Milik Pr...Pertanahan & PropertiRabu, 15 Juni 2022Almarhum ayah saya telah membagi warisan ke 4 orang anaknya. Saya sudah mendapatkan bagian saya sendiri dan sudah balik nama atas nama saya sejak tahun 2019. Saya berniat menjual tanah tersebut dan belakangan ada calon pembeli yang menaksir tanah tersebut. Namun si pembeli menanyakan soal PBB apakah aman atau sudah dibayar. Selama ini, saya tidak pernah bayar PBB tanah tersebut. Namun, saya sempat tanyakan kepada BPN mengenai hal ini, dan menurut BPN, pajak itu harus dibayarkan secara kolektif bersama ketiga saudara saya lain yang mendapat warisan tersebut. Apa benar demikian? Apa dasar hukumnya? Apakah tidak bisa jika saya sendiri saja yang membayarnya secara pribadi dan cukup untuk tanah bagian saya sendiri?Pajak atas tanah milik pribadi, saat ini berlaku pajak PBB-P2. PBB-P2 merupakan pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Jika terdapat tanah warisan yang telah dibagi, apakah ahli waris wajib membayar seluruh PBB-P2 atas tanah tersebut atau hanya membayar pajak sesuai dengan pembagian masing-masing? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca dalam ulasan di bawah ini. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan PerkotaanBerdasarkan Konsideran UU 12/1985, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, dan oleh karena itu perlu dikelola dengan meningkatkan peran serta masyarakat sesuai dengan daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.[1]Dasar konstitusional kewajiban Warga Negara Indonesia “WNI” untuk membayar pajak terdapat pada Pasal 23A UUD 1945, yakni pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. WNI yang membayar pajak secara tidak langsung telah memenuhi Pasal 30 ayat 1 UUD 1945, yakni tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Bumi dan Bangunan “PBB” sebelumnya diatur dalam UU 12/1985. Pada perkembangannya, pemerintah melakukan pembaharuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang lama dengan yang baru tax reform. Berbagai pembaharuan dilakukan hingga saat ini, dan salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perpajakan adalah UU 1/ dilakukan tax reform, PBB terbagi menjadi 2 dua jenis, yaitu PBB yang pengelolaannya diatur oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Pengelolaan yang diatur oleh pemerintah daerah meliputi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan “PBB-P2”, sedangkan pengelolaan yang diatur oleh pemerintah pusat meliputi Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan, dan Sektor Lain “PBB-P3”.[2]Berdasarkan pertanyaan Anda, kami asumsikan tanah yang dimaksud adalah tanah yang dimiliki oleh orang pribadi, sehingga termasuk dalam PBB-P2. Pengertian PBB-P2 diatur dalam Pasal 1 ayat 33 UU 1/2002, yang berbunyi sebagai berikutPajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau dengan definisi pada pasal tersebut, Mardiasmo[3] juga menjelaskan bahwa PBB-P2 adalah pajak yang dikenakan pada bumi dan/atau bangunan, yang dimanfaatkan, dikuasai dan/atau dimiliki oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan perhutanan, perkebunan, dan Pajak, Wajib Pajak, dan Objek PajakDalam hal PBB-P2, juga perlu Anda ketahui mengenai subjek pajak, wajib pajak, dan objek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai pajak.[4] Sedangkan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[5]Aturan mengenai subjek pajak dan wajib pajak diatur lebih lanjut pada Pasal 39 UU 1/2022, yaituSubjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas BangunanWajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas berdasarkan Penjelasan Pasal 96 ayat 2 UU 1/2022, yang menjadi objek pajak adalah lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati oleh wajib pajak. Sedangkan objek yang dikecualikan dari PBB-P2 diatur dalam Pasal 38 ayat 3 UU 1/2022 sebagai berikutbumi dan/atau bangunan kantor pemerintah, kantor pemerintahan daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;bumi dan/atau bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, liesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;bumi dan/atau bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis;bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;bumi dan/atau bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;bumi dan/atau bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri;bumi dan/atau bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu mass rapid transit, lintas raya terpadu light rail transit, atau yang sejenis;bumi dan/atau bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan njop tertentu yang ditetapkan oleh kepala daerah;bumi dan/atau bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh PBB-P2 pada intinya merupakan bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali terhadap kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.[6]Regulasi Pemungutan PBB-P2 di DaerahPBB-P2 merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota.[7] Pajak yang dimaksud dipungut oleh daerah yang setingkat dengan daerah provinsi yang tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom.[8]Jenis pajak PBB-P2 merupakan jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah.[9] Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak sebagaimana dimaksud antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.[10]Ketentuan Pidana di Bidang PerpajakanKetentuan pidana terhadap wajib pajak yang karena kealpaannya atau dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak diatur dalam Pasal 181 UU 1/2022 sebagai berikutWajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 5, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 satu tahun atau pidana denda paling banyak 2 dua kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 5, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 dua tahun atau pidana denda paling banyak 4 empat kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang Sertifikat TanahBerkaitan dengan pertanyaan Anda mengenai PBB-P2 atas tanah warisan, Anda dapat membayar PBB-P2 hanya pada tanah milik Anda pribadi, dengan melakukan pemecahan sertifikat tanah. Pemecahan sertifikat tanah sendiri tidak dapat dipisahkan dari pemecahan tanah adalah satu bidang tanah yang sudah terdaftar dan memiliki sertifikat atas nama pewaris, yang kemudian ahli waris ingin memecah tanah tersebut yang masing-masing pecahan tanah merupakan bagian baru dan tidak mengubah status hukum dengan bidang tanah semula.[11]Selain pemecahan tanah, ada pemecahan sertifikat tanah yang wajib Anda penuhi persyaratannya. Salah satu syarat dalam pemecahan sertifikat tanah adalah keterlibatan ahli waris. Peran ahli waris dalam pemecahan sertifikat tanah adalah untuk permohonan izin pecah tanah dengan menyebutkan alasan pemecahan yang ditandatangani semua ahli waris dalam kasus ini adalah tanda tangan Anda dan 3 saudara Anda. Apabila tidak ada keterlibatan ahli waris yang juga memiliki hak atas tanah, maka Notaris PPAT tidak dapat memproses pemecahan sertifikat tanah tersebut.[12]Selain itu, berdasarkan informasi yang kami lansir dari laman resmi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional terdapat beberapa syarat administratif yang wajib dipenuhi ketika hendak melakukan pemecahan sertifikat tanah, antara lainformulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup;surat kuasa apabila dikuasakan;fotokopi identitas pemohon/para ahli waris KTP, KK dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket;sertifikat asli tanah;izin perubahan penggunaan tanah, apabila terjadi perubahan penggunaan tanah;melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan;tapak kavling dari Kantor Pertanahan;rencana tapak/site plan dari pemerintah kabupaten/kota setempat bagi badan hukum.Formulir permohonan di angka 1 memuatidentitas diri;luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon;pernyataan tanah tidak sengketa;pernyataan tanah dikuasai secara fisik;alasan pemecahan jangka waktu lima belas hari untuk pemecahan/pemisahan msampai dengan 5 bidang;pemecahan/pemisahan tanah perorangan lebih dari 5 bidang hanya untuk pewarisan dan waktu penyelesaiannya Anda memiliki kewajiban untuk membayar PBB-P2, sebagaimana telah diatur dalam UU 1/2022. Berdasarkan pertanyaan Anda, Anda telah memiliki bagian tanah Anda sendiri dan sudah balik nama sejak tahun 2019, maka kami asumsikan Anda telah melakukan pemecahan tanah. Dengan demikian, Anda dapat membayar PBB-P2 secara pribadi atas tanah milik jika tanah tersebut belum dibagi atau belum dilakukan pemecahan, maka Anda perlu membayar PBB-P2 atas tanah warisan tersebut secara kolektif oleh para wajib pajak. Untuk dapat membayar PBB-P2 atas bagian tanah Anda sendiri, maka Anda perlu melakukan pemecahan sertifikat tanah dengan memenuhi syarat administratif tersebut di informasi hukum yang ada di Klinik disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum lihat Pernyataan Penyangkalan. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di penjelasan dari kami, semoga HukumUndang-Undang Dasar 1945;Undang-Undang Nomot 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Learning Center, Perbedaan PBB, P2, dan P3, diakses pada Rabu, 15 Juni 2022, pukul WIB;Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, diakses pada Selasa 14 Juni 2022, pukul WIB;Renny Listianita Suryaningsih. Peran PPAT Dalam Proses Pembagian Hak Bersama Tanah Warisan di Surakarta. Jurnal Repertorium, Vol. 3, 2015;Urip Santoso. Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah. Jakarta Prenada Media Grup, 2010;Vernando Viki Tambingon. Analisis Strategi Peneriaan Pajak Bumu dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Serta Efektifitas Penerimaannya di Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016-2017. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, Vol. 14, No. 1, 2019.[1] Pasal 1 ayat 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah “UU 1/2022”.[2]Kemenkeu Learning Center, Perbedaan PBB, P2, dan P3, diakses pada Rabu, 15 Juni 2022, pukul WIB.[3] Vernando Viki Tambingon, Analisis Strategi Peneriaan Pajak Bumu dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Serta Efektifitas Penerimaannya di Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016-2017, Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, Vol. 14, No. 1, 2019, hal. 81.[4] Pasal 1 ayat 23 UU 1/2022.[5] Pasal 1 ayat 24 UU 1/2022.[6] Pasal 38 ayat 1 UU 1/2022.[7] Pasal 4 ayat 2 huruf a UU 1/2022.[8] Pasal 4 ayat 3 UU 1/2022.[9] Pasal 5 ayat 1 UU 1/2022.[10] Pasal 5 ayat 3 UU 1/2022.[11] Renny Listianita Suryaningsih, Peran PPAT Dalam Proses Pembagian Hak Bersama Tanah Warisan di Surakarta, Jurnal Repertorium, Vol. 3, 2015, hal. 112.[12] Urip Santoso, Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah, Jakarta Prenada Media Grup, 2010, hal. ModelPenyelesaian Sengketa Tanah dari Klaim Panitia Pura & Prajuru Desa Adat. 21 May 2022 11:45 AM. Prof. Dr. I Made Suwitra, SH.,MH. (ist) Oleh: Prof. Dr. I Made Suwitra, SH.,MH*. SENGKETA tanah di Bali hingga 2022 eskalasinya masih tinggi. Salah satu penyebabnya adalah pengadministrasian untuk memperoleh Sertifikat Hak Milik (SHM) melalui PTSL. Sebidang tanah SHM tidak diperbolehkan dipecah melebihi 5 bidang karena ada larangan seseorang memiliki SHM lebih dari 5 bidang Kepmen ATR/BPN No. 6 Tahun 1998Bagaimana solusinya jika SHM seluas m2 akan dipecahPemecahan dilakukan secara bertahapUbah SHM menjadi HGB terlebih dahuluApakah pemda mengizinkan?Perhatikan zonasiTags Kepmen ATR/BPN No. 6 Tahun 1998 Negara melarang masyarakat memecah tanah Sertifikat Hak Milik SHM lebih dari 5 bidang. Dimana pelarangan tersebut termaktub di dalam Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998, tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah untuk Rumah Tinggal. Pembatasan ini tergambar dalam Pasal 2 Kepmen tersebut; 1 Permohonan pendaftaran Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat dengan surat sesuai bentuk sebagaimana contoh dalam Lampiran I Keputusan ini dengan disertai … pernyataan dari pemohon bahwa dengan perolehan Hak Milik yang dimohon pendaftarannya itu yang bersangkutan akan mempunyai Hak Milik atas tanah untuk rumah tinggal tidak lebih dari 5 lima bidang yang seluruhnya meliputi luas tidak lebih dari lima ribu M2 dengan menggunakan contoh sebagaimana Lampiran II Keputusan ini. Jadi di dalam Kepmen ini dapat dilihat bahwa seseorang tidak boleh memiliki SHM lebih dari 5 bidang atau dengan luas seluruhnya m2. Peraturan ini akan menghambat jika seseorang memiliki SHM seluas m2 lalu akan dijual dalam bentuk kaveling-kaveling kecil. Sehingga jumlah kavelingnya lebih dari 5. Jika dipaksakan maka nantinya SHM atas nama pemilik lahan berjumlah lebih dari 5 bidang, mungkin bisa menjadi 80 kaveling. Inilah yang dilarang melalui kepmen tersebut. Memang ironis, peraturan ini sering dilanggar. Jika peraturan ini dipatuhi, tentu tidak akan ada SHM dengan luasan m2, karena luas kepemilikan SHM maksimal hanya m2. Tetapi apapun itu, kita tetap cinta Indonesia! Bagaimana solusinya jika SHM seluas m2 akan dipecah Sebidang tanah SHM yang luas bisa saja dipecah secara bertahap, atau bisa juga dengan diubah dulu SHM menjadi HGB Setelah melihat larangan pemecahan SHM di dalam kepmen Nomor 6 Tahun 1998 tersebut, tentu harus ada solusi jika masyarakat “terpaksa” harus melakukan pemecahan terhadap tanah yang mereka miliki. Terpaksa dalam hal ini bisa berarti misalnya kepemilikan terhadap tanah tersebut terdiri dari banyak orang. Misalnya tanah yang diperoleh melalui waris. Atau bisa juga kondisi bahwa tanah tersebut akan dijual secara sebagian-sebagian. Misalnya tanah seluas 9000 m2 akan dijual per-kaveling masing-masing seluas 100 m2, maka jalan yang harus ditempuh adalah memecah sertifikat tersebut sesuai perencanaan kaveling. Pemecahan dilakukan secara bertahap Hal ini sebenarnya secara hukum tidak diperbolehkan. Karena bagaimanapun prosesnya, ujung-ujungnya si pemilik sertifikat akan memiliki SHM lebih dari 5 bidang. Hanya saja perolehannya yang tidak sekaligus. Karena mengurus pemecahannya secara bertahap. Tetapi hal ini banyak dipraktekkan. Tetap riskan untuk tanah yang luas dan pemecahan kavelingnya banyak. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memecah sertifikat tersebut untuk 5 bidang terlebih dahulu. Selanjutnya setelah selesai lakukan pemecahan selanjutnya, sampai seluruh bidang terpecah sesuai perencanaan. Ubah SHM menjadi HGB terlebih dahulu Untuk memecah SHM menjadi kaveling kecil-kecil bisa dilakukan dengan cara merubah SHM tersebut menjadi HGB terlebih dahulu Cara selanjutnya adalah dengan mengajukan perubahan SHM menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan HGB terlebih dahulu ke kantor pertanahan setempat. Cara ini yang paling bagus untuk dilakukan. Karena tidak ada peraturan yang dilanggar. Lagi pula HGB memang boleh saja dimiliki oleh orang perorangan, tidak ada larangannya. Pelarangan kepemilikan lebih dari 5 bidang itu adalah kepemilikan terhadap SHM. Artinya seseorang bisa saja memiliki HGB dalam jumlah banyak. Apakah pemda mengizinkan? Jika tujuan pemecahan sebidang tanah untuk dibangun perumahan, maka perlu diperhatikan peraturan atau kebijakan di daerah tersebut. Apakah pemerintah daerah Pemda mengizinkan perseorangan mengembangkan proyek properti dengan luasan tersebut. Karena ada pemda yang tidak membolehkan perseorangan menjadi developer. Jika luasanya m2 harus dengan menggunakan badan hukum PT. Tetapi memang banyak pemda yang tidak mempermasalahkan tentang hal tersebut. Selagi di bawah 1 ha boleh saja orang pribadi menjadi pengembang akan tetapi dikembangkan oleh developer properti berbadan hukum tentu lebih baik. Terutama dalam hal uang pemasukan ke pemda dalam bentuk pajak dan retribusi lainnya. Tetapi jika hanya akan dijual dalam bentuk kaveling-kaveling tidak masalah atas nama perseorangan. Langkahnyapun simpel, langsung ajukan pemecahan sertifikat tersebut ke BPN. Selanjutnya langsung jual saja, tidak perlu ada Izin Mendirikan Bangunan IMB atau Persetujuan Bangunan Gedung PBG. Perhatikan zonasi Zonasi suatu wilayah sangat penting untuk diperhatikan karena akan menentukan bisa atau tidaknya pengembangan suatu lahan Satu lagi yang harus diperhatikan ketika menjual tanah dalam bentuk kaveling-kaveling yaitu zona lokasi. Jika menjual dalam bentuk kaveling-kaveling yang akan dibangun perumahan harusnya lokasinya memang di zona kuning atau zona permukiman. Jangan sampai menjual tanah dalam bentuk kaveling perumahan di lokasi yang peruntukannya pertanian apalagi jalur hijau. Karena nantinya akan menjadi masalah jika suatu saat pembeli akan membangun rumah di lokasi tersebut. Jelas saja tidak bisa dibangun rumah. Jika PBG tidak didapatkan maka tentu akan membuat pembeli kecewa. Lalu mereka akan menjual lagi tanahnya, tetapi mereka akan kesulitan menjual karena tanahnya tidak bisa dibangun tempat tinggal, sementara luas perkaveling hanya 72 m2. Dibangun rumah tidak bisa, dijual juga sulit. Itulah kondisi yang harus diwaspadai. Lihat artikel lainnyaIni Dia SK Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 1998 yang Membatasi Pemilikan SHM Hanya 5 BidangBagaimana Cara Menghadapi Peraturan Pemecahan 5 Bidang Tanah untuk Memecah Sertifikat?Cara Meningkatkan Sertifikat Hak Pakai Menjadi SHMPengertian-Pengertian Pada PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran TanahIni Dia Aturan Tentang Perolehan Dan Harga Rumah Tempat Tinggal Untuk Orang Asing Setelah UU Cipta Kerja DisahkanBerapa Lama Proses Girik Menjadi SertifikatApa yang Dimaksud dengan BANK TANAH Dalam UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja?Bagaimana Cara PT Membeli SHM? Kok Ngga Bisa Langsung AJB?Ketika Membeli Rumah dari Developer, Apakah Sertifikatnya Langsung SHM atau HGB Dulu?Cara Meningkatkan Status Tanah HGB menjadi SHMPerizinan yang Dibutuhkan Untuk Menjadi Developer PeroranganPerbedaan Antara Sertifikat Tanah Elektronik dan Sertifikat ManualTanahmu yang Diterlantarkan Bisa Disita Oleh Negara dan Menjadi Aset Bank TanahApakah yang Dimaksud Dengan Tanah Girik? Bagaimana Cara Mengurusnya Menjadi Sertifikat?Jenis Hak Atas Tanah yang Bisa Dibangun ProyekTagshttps//asriman com/cara-memecah-shm-yang-luas-dan-lebih-dari-5-bidang-sekaligus/https//asriman com/cara-memecah-shm-yang-luas-dan-lebih-dari-5-bidang-sekaligus/~text=Kepmen ATR/BPN No 6 Atas Tanah untuk Rumah Tinggalhttps//asriman com/cara-memecah-shm-yang-luas-dan-lebih-dari-5-bidang-sekaligus/~text=Kepmen ATR/BPN No 6 SHM lebih dari 5 bidanghttps//asriman com/cara-memecah-shm-yang-luas-dan-lebih-dari-5-bidang-sekaligus/~text=Negara melarang masyarakat memecah tanah Atas Tanah untuk Rumah Tinggal JAKARTA Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah mendaftarkan lebih dari 79 juta bidang tanah di seluruh Indonesia atau tepatnya 79.191.671 juta melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ().. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN Yulia Yulia Jaya Nirmawati mengungkapkan, jumlah ini mencerminkan 62,85 persen dari target Membagi sebidang tanah adalah perkara yang akan/pernah dialami pemilik tanah. Biasanya pembagian tanah bertujuan untuk jual beli atau pembagian warisan. Maklum saja, jumlah penduduk yang semakin meningkat menyebabkan tanah semakin susah untuk didapatkan. Kelak saat tiba waktunya sebagai orang tua, Anda akan memikirkan bagaimana membagi-bagikan tanah kepada anak-anak. Setelah memikirkan itu kemudian timbul pertanyaan, bagaimana cara mengurus sertifikatnya? Bisa saja Anda meminta bantuan orang lain untuk mengurusnya. Padahal, mengurus pemecahan sertifikat tanah adalah hal yang mudah dan sederhana. Yang sebaiknya Anda lakukan sendiri. Ada dua macam pemecahan sertifikat tanah. Pertama, pemecahan yang dilakukan developer atas nama perusahaan. Pemecahan ini dilakukan berdasarkan site plan yang telah dapat persetujuan dari instansi terkait. Biasanya pemecahan sertifikat oleh perusahaan ini mencakup suatu kawasan. Kedua, pemecahan sertifikat atas nama pribadi. Pemecahan sertifikat inilah yang ada hubungannya dengan apa yang akan kita bahas. Baca Juga Syarat dan Biaya Mengurus Sertifikat Tanah Pemecahan Sertifikat Atas Nama Pribadi Pemecahan sertifikat atas nama pribadi pada umumnya untuk luasan yang tidak terlalu besar. Pemecahan ini perlu dilakukan oleh orang yang namanya tercantum dalam sertifikat. Berikut adalah syarat-syarat yang perlu diketahui dan dilengkapi agar bisa melakukan pemecahan. Sertifikat asli. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan SPPT PBB. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk KTP dan Kartu Keluarga KK pemohon. Surat pernyataan pemecahan yang ditandatangani pemegang hak. Dalam surat pernyataan ini, perlu dicantumkan alasan pemecahan dan gambar lokasi yang akan dipecah. Gambarnya boleh hanya berupa sketsa kasar lokasi dan rencana pemecahannya. Surat kuasa jika pengurusan dikuasakan ke pihak lain, biasanya dikuasakan ke notaris. Mengisi beberapa formulir yang sudah disediakan lembaga pertanahan dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional BPN, seperti surat pernyataan telah memasang tanda batas. Proses Pemecahan Sertifikat Pengukuran Adalah Tahapan dalam Proses Pemecahan Sertifikat via Seperti yang sudah diterangkan di atas, pemecahan sertifikat tanah bisa Anda lakukan dengan bantuan notaris ataupun sendiri. Jika Anda memutuskan untuk mengurus pemecahan sertifikat sendiri, prosedurnya tidaklah sulit. Pastikan Anda mempersiapkan dokumen-dokumen yang harus disediakan, seperti fotokopi identitas diri pemohon dan kuasanya, sertifikat tanah, serta izin perubahan penggunaan tanah. Untuk izin perubahan penggunaan tanah, perlu dimasukkan apabila terjadi alih fungsi lahan. Selain dokumen tersebut, Anda juga perlu mempersiapkan surat kuasa dan Sertifikat Hak Atas Tanah yang asli. Surat kuasa dibutuhkan kalau pemecahan tidak dilakukan pemilik tanah. Sertifikat Hak Atas Tanah yang asli diperlukan kalau Anda adalah pengembang. Dan sebagai pengembang, Anda juga harus menyertakan site plan kawasan. Proses pemecahan sertifikat atas nama pribadi dilakukan di lapangan dan di lembaga pertanahan. Setelah melakukan pendaftaran berkas dan pemohon mendapatkan tanda terima, petugas yang bertanggung jawab atas pengukuran akan pergi ke lokasi dengan didampingi pemilik atau kuasanya. Selanjutnya, petugas akan menggambar hasil pengukuran dan memetakan lokasi pada peta yang disediakan. Tahapan berikutnya adalah penerbitan surat ukur untuk tiap-tiap bidang yang dipecahkan. Surat ukur ini ditandatangani kepala seksi pengukuran dan pemetaan. Usai mendapatkan surat ukur, tahapan selanjutnya adalah penerbitan sertifikat di Subseksi Pendaftaran Hak dan Informasi PHI. Sertifikat itu nantinya ditandatangani kepala lembaga pertanahan. Dengan demikian, proses pemecahan sertifikat secara pribadi sudah selesai. Anda tinggal menunggu sertifikat baru dikeluarkan. Berdasarkan Lampiran IX Peraturan Kepala BPN RI Tahun 2008, waktu yang dibutuhkan untuk memecah sertifikat adalah lima belas hari kerja. Waktu tersebut dihitung sejak berkas yang diterima lengkap dan telah dilakukan pengukuran. Selain itu, sertifikat tanah yang akan dipecah haruslah bersih tanpa masalah. Biaya yang harus Anda keluarkan untuk pemecahan sertifikat ini tidaklah besar. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Tahun 2002, biayanya sekitar untuk setiap sertifikat yang diterbitkan. Jadi, apabila Anda ingin memecah sertifikat menjadi dua, biayanya adalah Jika sertifikat dipecah menjadi tiga, biayanya adalah Namun, biaya tersebut belum termasuk pengukuran tanah. Pemecahan Sertifikat Tanah Warisan Sertifikat Tanah Warisan via Peralihan hak atas tanah tersebut harus disertai dengan surat tanda bukti sebagai ahli waris dan akta pembagian waris. Hal ini diatur berdasarkan Pasal 42 ayat 4 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah PP Pendaftaran Tanah yang berbunyi, “Jika penerima warisan lebih dari satu orang dan waktu peralihan hak tersebut didaftarkan disertai dengan akta pembagian waris yang memuat keterangan bahwa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun tertentu jatuh kepada seorang penerima warisan tertentu, pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun itu dilakukan kepada penerima warisan yang bersangkutan berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris dan akta pembagian waris tersebut.” Menurut surat Mahkamah Agung MA RI tanggal 8 Mei 1991 No. MA/kumdil/171/V/K/1991 yang menunjuk Surat Edaran tanggal 20 Desember 1969 No. Dpt/12/63/12/69 yang diterbitkan oleh Direktorat Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah Kadaster di Jakarta menyatakan Surat Keterangan Hak Waris SKHW untuk Warga Negara Indonesia itu Golongan Keturunan Eropa Barat dibuat oleh Notaris. Golongan penduduk asli dibuatkan Surat Keterangan oleh Ahli Waris yang disaksikan oleh Lurah/Desa dan diketahui oleh Camat. Golongan keturunan Tionghoa oleh Notaris. Golongan Timur Asing bukan Tionghoa oleh Balai Harta Peninggalan BHP. Akan tetapi, bila Anda tetap ingin membuat penetapan ahli waris, maka pengadilan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama yang mengeluarkannya. Penetapan ahli waris untuk yang beragama Islam dibuat Pengadilan Agama atas permohonan para ahli waris. Dasar hukumnya adalah Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sementara penetapan ahli waris yang beragama selain Islam dibuat Pengadilan Negeri. Yang dasar hukumnya adalah Pasal 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata. Persyaratan Hibah Wasiat Pemecahan warisan sering dikenal dengan istilah hibah wasiat. Perkara ini mengambil contoh Kompilasi Hukum Islam dengan masyarakat penduduk Indonesia yang mayoritas Muslim. Adapun di dalam Pasal 195 KHI disyaratkan bahwa Wasiat dilakukan secara lisan, di hadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi atau Notaris. Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya 1/3 dari seluruh harta warisan, kecuali apabila semua ahli waris menyetujui. Wasiat kepada ahli waris berlaku apabila disetujui semua ahli waris. Persetujuan dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis dihadapan dua orang saksi dan notaris. Jika dalam hal ini tidak dibuat wasiat secara tertulis di hadapan notaris sehingga tidak bisa langsung dibuatkan akta hibahnya, proses yang ditempuh adalah balik nama dan pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama APHB biasa. Setiap kematian yang pertama kali harus dilakukan adalah membuat surat keterangan kematian dari kelurahan pribumi atau dengan Akta Notaris WNI keturunan. Kemudian dibuat Surat Keterangan Warisnya. Dari SKW, dapat diketahui siapa saja ahli waris yang berhak sehingga dapat dipastikan siapa saja ahli waris dari pewaris dan siapa saja yang berhak atas harta warisan. Baca Juga Mengurus dan Menghitung BPHTB Tanah Warisan Tahapan Pembuatan Akta Hibah Wasiat Akta Hibah Wasiat via Pada praktiknya, jika tidak dibuatkan akta hibah wasiat secara notariil, setiap kali terjadi kematian harus terjadi proses pewarisan. Walaupun tanah tersebut nantinya dipecah dua dan diberikan kepada tiap-tiap nama, tahapan-tahapan yang mesti dilalui adalah sebagai berikut. Proses turun waris balik nama waris dengan membayar pajak waris sehingga tanah dibalik nama ke atas nama seluruh hak waris. Setelah itu, dilakukan pemecahan sertifikat menjadi dua bagian X dan Y. Untuk syarat administrasi yang harus dipenuhi ialah Data tanah a Sertifikat asli. b PBB asli 5 tahun terakhir, berikut Surat Tanda Terima Setoran. c IMB asli. Data pemberi dan penerima hibah a Fotokopi KTP. b Fotokopi Kartu Keluarga. c Fotokopi akta kelahiran. Cermati Lalu Rencanakan Dengan mencermati lebih dulu, Anda dapat merencanakan dengan baik persyaratan pemecahan sertifikat Anda. Tentu saja, setelah memahami penjelasan di atas, Anda dapat mengurusnya sendiri. Namun, jika kurang yakin atau punya pekerjaan lain yang lebih mendesak, Anda dapat mengandalkan bantuan profesional. Perencanaan yang baik akan berbuah manis, terutama jika hal ini berhubungan dengan warisan. Urusan ini jika direncanakan dengan baik, akan membuahkan hasil kesetaraan dan keadilan bagi seluruh hak waris. Baca Juga Cara Lengkap Mengurus Sertifikat Tanah dan Biayanya Luas letak dan penggunaan tanah yang dimohon Pernyataan tanah tidak sengketa Pernyataan tanah dikuasai secara fisik Alasan pemecahan Jangka waktu 15 (lima belas) hari untuk pemecahan/pemisahan sampai dengan 5 bidang Pemecahan/pemisahan tanah perorangan lebih dari 5 bidang hanya untuk pewarisan dan waktu penyelesaiannya disesuaikan

Selain menjadi developer yang akan mengembangkan tanah yang luas dengan membentuk badan hukum berupa perseoran terbatas PT dirimu juga bisa menjadi pengembang properti untuk lahan kecil-kecil. Mungkin saja dirimu memiliki lahan seluas 500 m2 dipecah-pecah menjadi beberapa kaveling, mungkin bisa MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 6 TAHUN 1998 TENTANG PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH UNTUK RUMAH TINGGAL MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Menimbang bahwa rumah tinggal merupakan kebutuhan primer SHM tidak boleh dipecah lebih dari 5 bidang Negara mengatur kepemilikan tanah dengan status Sertifikat Hak Milik SHM, dimana masyarakat hanya boleh memiliki maksimal 5 lima bidang saja atau dengan luas keseluruhan kepemilikan SHM tersebut tidak lebih dari 5000

. 19 30 324 348 266 315 420 98

pemecahan tanah lebih dari 5 bidang